Memahami Uji Tuntas dan Keberlanjutan Rantai Pasok UE: Konsep, Kebutuhan, dan Proses Pelaksanaan

Dorongan UE untuk uji tuntas terus menguat tanpa terbendung. Hal ini menandai perubahan mendasar dalam cara perusahaan beroperasi dan membentuk ulang seluruh rantai pasok global. Singkatnya, uji tuntas bukan lagi pilihan bagi perusahaan; kini menjadi persyaratan penting untuk mengakses pasar UE.

Apa Itu Uji Tuntas?

Bertahun-tahun lalu, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menerbitkan Panduan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasok Mineral yang Bertanggung Jawab dari Daerah Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi.

Panduan ini merupakan yang pertama memperkenalkan kerangka uji tuntas bertahap berbasis risiko. Tujuannya membantu perusahaan dalam rantai pasok mineral menemukan, mencegah, dan mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkan operasinya terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Pada dasarnya, panduan ini menetapkan aturan dasar uji tuntas yang tidak mengikat.

Sejak itu, Uni Eropa semakin menerapkan konsep uji tuntas pada pembangunan berkelanjutan.

Pada dasarnya, uji tuntas adalah pemeriksaan mendalam perusahaan atas operasinya untuk memastikan produk dan segala hal yang terlibat dalam pembuatannya tidak merugikan manusia atau bumi.

Mengapa Uji Tuntas Diperlukan Sekarang? 

Sebelumnya, perusahaan biasanya menjalankan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan citra merek, mematuhi prinsip etika, atau merespons permintaan konsumen. Namun, UE kemudian meluncurkan serangkaian kebijakan dan peraturan keberlanjutan yang ambisius. Ini mengubah uji tuntas dari pendekatan sukarela «hukum lunak» menjadi persyaratan «hukum keras» yang dapat ditegakkan secara hukum.

Perubahan ini menjadikan uji tuntas kewajiban hukum bagi perusahaan, membantu mencapai tujuan Kesepakatan Hijau Eropa dan mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan. 

Bagi UE, Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (CSDDD) merupakan tonggak penting di bidang ini.

Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (CSDDD) meningkatkan prinsip dan kerangka Panduan Uji Tuntas OECD yang telah mapan menjadi persyaratan yang mengikat secara hukum. Artinya, perusahaan besar kini diwajibkan melakukan uji tuntas menyeluruh terhadap dampak hak asasi manusia dan lingkungan di seluruh rantai nilainya, mencakup pemasok hulu dan kegiatan hilir tertentu.

Selain CSDDD, UE juga memberlakukan peraturan di bidang tertentu yang mewajibkan pemangku kepentingan melakukan uji tuntas:

• Peraturan Baterai Baru UE (Peraturan (EU) 2023/1542): Untuk baterai dan bahan baku utamanya (seperti kobalt, litium, nikel, dan grafit alam), perusahaan secara tegas diwajibkan melakukan uji tuntas rantai pasok demi memastikan pengadaan yang bertanggung jawab.

• Peraturan Deforestasi UE (EUDR) (Peraturan (EU) 2023/1115): Mewajibkan perusahaan yang mengimpor atau mengekspor komoditas tertentu (seperti kopi, kakao, kayu, dan lainnya) melakukan uji tuntas dan membuktikan bahwa produknya tidak terkait deforestasi atau degradasi hutan.

Persyaratan Uji Tuntas dalam Peraturan Baterai Baru UE, EUDR, dan CSDDD

Tabel berikut merinci persyaratan dasar uji tuntas dalam Peraturan Baterai Baru UE, EUDR, dan CSDDD. Perusahaan harus memenuhi kewajiban tersebut sesuai keadaan masing-masing.

Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan untuk uji tuntas?

Peraturan UE mewajibkan perusahaan terkait membangun proses uji tuntas yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis risiko.

Menurut direktif CSDDD, proses ini biasanya mencakup langkah utama berikut:

• Memasukkan uji tuntas ke dalam kebijakan dan sistem manajemen: perusahaan perlu menyusun kebijakan internal yang jelas dan mengintegrasikannya ke sistem manajemen keseluruhan agar uji tuntas diperhatikan di semua tingkat dan tersedia jaminan kelembagaan untuk pekerjaan berikutnya;

• Mengidentifikasi dan menilai dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan lingkungan: menyelidiki secara menyeluruh dampak negatif yang mungkin ditimbulkan operasi perusahaan terhadap hak asasi manusia (seperti kerja paksa, pelanggaran hak karyawan, dan lainnya) serta lingkungan (seperti emisi polusi berlebihan, kerusakan ekologi, dan lainnya), lalu melakukan penilaian ilmiah;

• Mencegah, menghentikan, atau meminimalkan dampak buruk aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia dan lingkungan: begitu masalah ditemukan, perusahaan harus segera mengambil langkah efektif untuk mencegah masalah potensial, menghentikan dampak yang sedang terjadi, dan meminimalkan dampak yang telah terjadi;

• Memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah: terus memantau tindakan pencegahan dan pengurangan dampak serta mengevaluasi hasil aktualnya agar strategi dapat disesuaikan tepat waktu dengan kondisi nyata;

• Komunikasi dan pengungkapan: perusahaan perlu menyampaikan dan mengungkap informasi uji tuntas yang relevan, termasuk masalah yang ditemukan, tindakan yang diambil, dan hasil akhirnya, kepada karyawan, mitra eksternal, dan publik secara tepat waktu untuk menjaga transparansi;

• Menyediakan pemulihan: untuk kerugian hak asasi manusia dan lingkungan yang telah terjadi, perusahaan harus merumuskan dan melaksanakan langkah pemulihan yang sesuai untuk mengganti kerugian dan memulihkan keadaan semula.

Dengan demikian, kepatuhan bukan lagi tambahan opsional bagi perusahaan, melainkan kebutuhan untuk bertahan dan berkembang.

Perusahaan hanya dapat meraih pasar UE dan mengembangkan bisnis dengan aktif mengubah pendekatannya: merencanakan lebih awal, meninjau rantai pasok secara teliti, memahami tanggung jawab, mengintegrasikan uji tuntas ke seluruh kegiatan, serta memastikan produk dan operasi yang transparan dan bertanggung jawab.

Ke depan, kami akan terus memantau perkembangan peraturan UE terkait dan secara bertahap menerbitkan materi uji tuntas serta panduan praktis untuk peraturan tertentu agar perusahaan lebih siap menghadapi tantangan kepatuhan pasar UE.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait hal ini, silakan hubungi kami melalui customer@reach24h.com.