Layanan Sertifikasi Halal BPJPH Indonesia

Sekilas Sertifikasi Halal Indonesia

Siapa yang Perlu Menilai Persyaratan Halal Indonesia Sekarang?

Penilaian dini sangat relevan bagi:

• Produsen luar negeri dan pemilik merek yang merencanakan peluncuran atau pembaruan produk di Indonesia.

• Importir Indonesia yang bertanggung jawab atas pemasukan produk, prosedur SIHALAL, atau registrasi sertifikat luar negeri.

• Perusahaan kosmetik, perawatan pribadi, pembersih rumah tangga, dan produk kimia yang menyiapkan persyaratan yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.

• Perusahaan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dengan rantai pasok bahan asal hewan, hasil fermentasi, atau eksipien kompleks.

• Perusahaan makanan, minuman, bahan, dan bahan tambahan yang mempertahankan atau memperluas cakupan produk dalam rezim wajib Indonesia yang telah berlaku.

• Perusahaan pemegang sertifikat halal luar negeri yang perlu memastikan status saling pengakuan, cakupan sertifikasi, dan kelayakan RSHLN.

• Usaha yang menambah SKU, mengganti pemasok, memindahkan produksi, atau memformulasi ulang produk bersertifikat.

Produk Apa yang Termasuk dalam Tahap 2026?

Persyaratan sertifikasi halal wajib Indonesia diterapkan secara bertahap. Untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan yang disediakan usaha menengah dan besar dalam negeri, masa transisi berakhir pada 17 Oktober 2024 dan persyaratan wajib mulai berlaku pada 18 Oktober 2024.

Kategori produk dan usaha berikut berkaitan dengan tahap penerapan selanjutnya, yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2026:

Cakupan terperinci bergantung pada klasifikasi produk Indonesia, keputusan menteri dan BPJPH yang berlaku, skala usaha, asal produk, kode HS, fungsi produk, dan tujuan penggunaan.

Perusahaan perlu menghindari tiga anggapan umum:

• Nama kategori yang luas tidak memastikan bahwa setiap produk dalam kategori tersebut mengikuti jalur yang sama.

• Produk yang tidak ditemukan dalam daftar yang dikenal tidak otomatis berada di luar kerangka halal.

• Sertifikat luar negeri tidak otomatis menghapus kebutuhan registrasi BPJPH atau dokumentasi pihak pemohon Indonesia.

Untuk produk impor yang belum tercakup jelas dalam daftar produk yang ada, Surat Edaran BPJPH No. 2 Tahun 2026 menyediakan mekanisme penetapan kategori produk selama registrasi sertifikat halal luar negeri. Informasi pendukung dapat mencakup pernyataan produsen atau importir, informasi komposisi dan produksi, MSDS, Sertifikat Analisis, atau dokumen teknis lainnya. Baca analisis REACH24H tentang Surat Edaran No. 2 Tahun 2026.

Produk Halal dan Nonhalal Harus Dibedakan

Kerangka halal Indonesia tidak berarti setiap produk yang mengandung bahan nonhalal dapat begitu saja dimasukkan dalam pengajuan sertifikasi. Produk dari bahan yang diharamkan menurut syariat Islam dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal, tetapi jika peredarannya sah menurut ketentuan lain, produk wajib mencantumkan keterangan tidak halal dalam bentuk dan lokasi yang ditetapkan.

Perusahaan perlu menilai apakah produk:

• termasuk kategori yang wajib bersertifikat halal;

• mengandung bahan yang menghalangi sertifikasi halal;

• dapat memenuhi syarat pengecualian atau jalur dokumen pendukung; atau

• memerlukan keterangan tidak halal pada kemasan, label, bagian produk, atau lokasi lain yang ditetapkan.

Lihat analisis REACH24H tentang Peraturan BPJPH No. 3 Tahun 2026 mengenai pelabelan nonhalal.

Jalur Sertifikasi Utama untuk Produk Impor

Jalur 1: Sertifikasi Halal BPJPH Reguler

Jalur ini umumnya relevan apabila produk tidak memiliki sertifikat halal luar negeri yang memenuhi syarat, lembaga penerbitnya tidak diakui BPJPH untuk cakupan yang berlaku, atau sertifikasi langsung diperlukan karena alasan lain.

Proyek dapat meliputi:

• pengaturan pemohon atau perwakilan Indonesia;

• dokumentasi produk dan bahan;

• penunjukan dan dokumentasi Penyelia Halal;

• bukti penerapan SJPH;

• pengajuan melalui SIHALAL;

• peninjauan atau audit oleh LPH;

• tanggapan atas temuan atau permintaan dokumen; serta

• proses penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat BPJPH yang berlaku.

Jalur 2: Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN)

Jalur ini dapat tersedia apabila produk telah memiliki sertifikat halal luar negeri (SHLN) yang diterbitkan lembaga halal luar negeri dengan Perjanjian Saling Pengakuan yang berlaku (MRA) dengan BPJPH. Cakupan sertifikasi lembaga yang diakui serta cakupan produk, lokasi produksi, dan masa berlaku sertifikat harus sesuai dengan produk yang masuk ke Indonesia. Lihat panduan resmi RSHLN melalui SIHALAL.

Pertanyaan umum proyek meliputi:

• Apakah lembaga penerbit memiliki MRA yang masih berlaku dengan BPJPH dan mencakup ruang lingkup sertifikasi terkait?

• Apakah sertifikat jelas mencakup produk, pabrik, dan cakupan produksi yang masuk ke Indonesia?

• Apakah importir atau perwakilan resmi Indonesia telah menyiapkan NIB, surat kuasa, dan dokumentasi pendukung yang diwajibkan?

• Apakah produk sesuai dengan klasifikasi produk wajib dan acuan kode HS Indonesia?

• Jika produk tidak tercantum, bukti teknis apa yang diperlukan untuk penetapan kategori oleh BPJPH?

RSHLN bukan proses pengakuan otomatis. Kelayakan dan dokumentasi harus dipastikan sebelum perusahaan mengandalkan jalur ini untuk merencanakan peluncuran.

Dokumen dan Informasi yang Umumnya Diperlukan

Berkas yang tepat bergantung pada jalur dan produk. Tinjauan dokumen awal umumnya mencakup kelompok berikut.

Untuk pengajuan RSHLN, dokumen berbahasa selain Inggris harus disertai terjemahan bahasa Inggris yang dibuat penerjemah tersumpah. Kebutuhan penerjemahan atau legalisasi untuk jalur lain perlu dipastikan per kasus.

Proses Sertifikasi Halal BPJPH Indonesia

Durasi dan biaya bergantung pada jalur, klasifikasi produk, jumlah SKU dan lokasi, kesiapan dokumen pemasok, kematangan SJPH, pengaturan audit, kebutuhan terjemahan, dan tindakan perbaikan. REACH24H memberikan estimasi proyek setelah penilaian awal, alih-alih menggunakan jangka waktu tetap yang umum.

Masa Berlaku Sertifikat, Perpanjangan RSHLN, dan Pengelolaan Perubahan

• Sertifikat halal BPJPH berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku selama komposisi bahan dan Proses Produk Halal (PPH) tidak berubah. Jika salah satunya berubah, pelaku usaha harus memperbarui sertifikat.

• Masa berlaku registrasi RSHLN mengikuti masa berlaku sertifikat halal luar negeri yang mendasarinya.

• Importir dan/atau perwakilan resmi yang berdomisili di Indonesia dapat mengajukan perpanjangan registrasi RSHLN mulai 60 hari sebelum masa berlakunya berakhir hingga tanggal berakhirnya. Setelah kedaluwarsa, registrasi tidak dapat diperpanjang dan diperlukan pengajuan baru.

• Perubahan sertifikat luar negeri, produk tercakup, lokasi produksi, kode HS, importir, atau pengaturan kuasa perlu segera dinilai dan dicerminkan dalam registrasi jika diwajibkan.

Cara REACH24H Membantu

1. Penilaian Cakupan Wajib dan Klasifikasi Produk

Meninjau fungsi, kategori, kode HS, tujuan penggunaan, dan klasifikasi Indonesia terkini untuk mengidentifikasi kemungkinan kewajiban halal dan tahap penerapannya.

2. Penilaian Jalur Sertifikasi Reguler dan RSHLN

Memeriksa sertifikat yang ada, lembaga penerbit, status dan cakupan MRA, cakupan produk dan lokasi, masa berlaku, serta pengaturan pemohon Indonesia untuk menentukan jalur yang layak.

3. Tinjauan Formula dan Bahan Baku

Menyaring formula dan daftar bahan produk untuk bahan asal hewan, hasil fermentasi, terkait alkohol, serta bahan lain yang sensitif terhadap aspek halal, dan mengidentifikasi bahan yang memerlukan bukti tambahan, konfirmasi pemasok, atau kemungkinan penggantian.

4. Pengumpulan Dokumen Pemasok dan Analisis Kesenjangan

Membuat matriks dokumen, meninjau sertifikat dan bukti teknis, serta membantu tim proyek memprioritaskan informasi pemasok yang belum ada atau tidak sesuai.

5. Dukungan Dokumentasi dan Penerapan SJPH

Membantu menyiapkan dan menyelaraskan kebijakan halal, tanggung jawab, pengendalian bahan, prosedur produksi, pembersihan, pelatihan, ketertelusuran, pemantauan internal, dan catatan pengendalian perubahan.

6. Koordinasi Pengajuan SIHALAL

Mendukung persiapan, pengorganisasian, penerjemahan, dan pengajuan dokumen permohonan melalui SIHALAL berkoordinasi dengan pemohon atau perwakilan resmi Indonesia.

7. Kesiapan Audit dan Tindakan Perbaikan

Meninjau berkas dan pengendalian operasional sebelum penilaian, membantu tim menyiapkan tinjauan dokumen dan fasilitas, serta mendukung tanggapan atas temuan atau permintaan tambahan.

8. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Mendukung pemeriksaan MRA dan cakupan sertifikasi, klasifikasi produk, tinjauan cakupan sertifikat, serta persiapan dokumen pemohon, sertifikat, produk, dan teknis untuk RSHLN.

9. Kepatuhan Setelah Sertifikasi dan Persyaratan Indonesia Terkait

Mendukung perubahan cakupan sertifikat, SKU baru, perubahan pemasok atau formula, penyelarasan label, dan koordinasi persyaratan Indonesia terkait seperti notifikasi kosmetik BPOM dan registrasi serta pelabelan pangan, jika termasuk dalam cakupan proyek.

Kasus Pilihan Sertifikasi Halal BPJPH

Keahlian Lokal Indonesia, Pertukaran Regulasi, dan Pemantauan Berkelanjutan

Kompetensi Penyelia Halal

REACH24H Indonesia memiliki kompetensi Penyelia Halal dalam tim lokalnya, didukung sertifikat kompetensi Penyelia Halal yang relevan dengan kerangka JPH Indonesia. Hal ini memperkuat kemampuan tim mendukung koordinasi pengajuan SIHALAL dan penerapan praktis pengendalian SJPH.

REACH24H menyediakan dukungan konsultasi, dokumentasi, dan koordinasi proyek. Penilaian, penetapan kehalalan, dan penerbitan sertifikat tetap menjadi tanggung jawab lembaga yang ditunjuk dan otoritas berwenang.

Pelajari pencapaian kompetensi Penyelia Halal REACH24H Indonesia

Spesialis Regulasi Berbasis di Indonesia

Arsy Asyafra Nabila, Spesialis Regulasi di REACH24H Indonesia, adalah apoteker berizin di Indonesia dengan pengalaman di bidang farmasi, kosmetik, pangan, dan produk impor. Ia telah memberikan pelatihan teknis tentang proses sertifikasi halal Indonesia dan SJPH, serta menulis analisis terkini tentang penegakan BPJPH dan persyaratan pelabelan nonhalal.

• Indonesia Memperkuat Penegakan Halal melalui Peraturan BPJPH No. 2 Tahun 2026

• Indonesia Memperkenalkan Peraturan BPJPH No. 3 Tahun 2026 tentang Pelabelan Nonhalal

• Menguasai Regulasi Halal di Indonesia: dari Definisi hingga Sertifikasi

Pertukaran Regulasi dan Industri di CRAC Singapore

Pada CRAC Singapore 2025, yang diselenggarakan REACH24H, Muhammad Wahyu Arif, staf Direktorat Sertifikasi Halal BPJPH, membahas perkembangan sistem Jaminan Produk Halal Indonesia dan menyarankan perusahaan merencanakan jalur sertifikasi sejak dini berdasarkan komposisi produk dan dokumen teknis.

Ade Suherman, Manajer Manajemen Auditor Halal di LPPOM, berbagi perspektif operasional tentang persiapan dokumen, registrasi SIHALAL, penilaian, dan penerapan SJPH berkelanjutan. LPPOM juga menerbitkan laporan independen tentang partisipasinya dalam acara tersebut.

Pertukaran ini membantu tim REACH24H mengikuti persoalan penerapan terkini terkait klasifikasi produk, dokumentasi, kesiapan penilaian, dan pemeliharaan sistem jaminan. Partisipasi pakar otoritas dan sertifikasi harus dipahami sebagai pertukaran pengetahuan profesional, bukan dukungan otoritas terhadap REACH24H.

• Rangkuman REACH24H tentang CRAC Singapore 2025

• Laporan LPPOM tentang Partisipasinya di CRAC Singapore

Riset dan Pemantauan Regulasi Terkini

REACH24H terus memantau penerapan praktis aturan halal Indonesia, termasuk:

• Klasifikasi produk dan RSHLN: Surat Edaran No. 2 Tahun 2026 menyediakan mekanisme penetapan kategori untuk produk impor yang tidak tercantum jelas dalam klasifikasi yang ada.

• Sanksi administratif: Peraturan BPJPH No. 2 Tahun 2026 mengatur kewenangan, jenis, dan prosedur pengenaan sanksi administratif, serta keberatan dan tindak lanjut.

• Pelabelan nonhalal: Peraturan BPJPH No. 3 Tahun 2026 merinci cara menampilkan keterangan tidak halal untuk produk terkait.

• Saling pengakuan dan perkembangan perdagangan: Pengaturan pengakuan dapat memfasilitasi jalur sertifikat luar negeri, tetapi pembahasan perdagangan tidak boleh dianggap sebagai pengecualian operasional hingga ketentuan pelaksanaan dikonfirmasi secara resmi.

Baca analisis REACH24H tentang pembahasan perdagangan AS-Indonesia dan sertifikasi halal.

Alasan Bekerja Sama dengan REACH24H untuk Sertifikasi Halal Indonesia

Pertanyaan Umum