Proses sertifikasi halal Indonesia: jalur dan persyaratan BPJPH
Diperbarui pada
Panduan praktis | Halal Indonesia
Sistem Jaminan Produk Halal Indonesia memiliki jalur menurut klasifikasi, asal, skala usaha, dan sertifikasi luar negeri. Panduan ini menjelaskan jalur reguler BPJPH dan registrasi sertifikat luar negeri. Untuk kajian produk, persiapan SJPH, koordinasi SIHALAL, atau kesiapan audit, lihat layanan REACH24H: sertifikasi halal BPJPH Indonesia.
Navigasi Cepat
Buka bagian utama panduan ini.
Mulai dari cakupan produk dan tahap berlaku
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 merupakan peraturan pelaksana Jaminan Produk Halal yang berlaku. Cakupannya makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaan. Produk dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal yang ditentukan apabila peredarannya sah menurut ketentuan lain.
Kewajiban dilaksanakan bertahap. Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan dari usaha menengah dan besar dalam negeri, ketentuan berlaku sejak 18 Oktober 2024. Tahap lanjutan berlaku pada 18 Oktober 2026 untuk kategori produk dan usaha tertentu. BPJPH secara terpisah menyoroti kosmetik dan kategori nonpangan dalam panduan 2026.
Untuk produk luar negeri, pastikan waktu dan jalur menurut klasifikasi, negara asal, pengaturan pemohon Indonesia, dan kebijakan pelaksana terkini. Pasal 160 PP No. 42 Tahun 2024 menetapkan bahwa kewajiban kategori makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan luar negeri tertentu ditetapkan Menteri paling lambat 17 Oktober 2026, dengan mempertimbangkan saling pengakuan dan koordinasi kementerian/lembaga terkait.
Aturan praktis: jangan menyimpulkan tenggat atau jalur hanya dari nama umum. Periksa kategori Indonesia, fungsi, tujuan penggunaan, kode HS, skala usaha, asal, dan keputusan BPJPH terkini.
Pilih jalur permohonan halal yang tepat
Tidak semua produk impor mengikuti prosedur sama. Produsen internasional dan pemilik merek perlu menentukan jalur sebelum menyiapkan dokumen atau mengandalkan sertifikat yang ada.
| Jalur | Kapan dapat berlaku | Pemeriksaan utama sebelum pengajuan |
|---|---|---|
| Sertifikasi Halal BPJPH Reguler | Umumnya bila tidak ada sertifikat luar negeri yang memenuhi syarat, lembaga penerbit tidak diakui untuk lingkup tersebut, atau sertifikasi langsung diperlukan karena alasan lain. | Pemohon Indonesia, penunjukan Penyelia Halal, bukti produk dan bahan, kendali produksi, pelaksanaan SJPH, serta kesiapan pemeriksaan LPH. |
| Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) | Dapat tersedia apabila sertifikat yang ada diterbitkan lembaga halal luar negeri dengan perjanjian saling pengakuan yang berlaku dengan BPJPH. | Status dan lingkup pengakuan, produk dan pabrik tercakup, masa berlaku, importir atau perwakilan resmi Indonesia, NIB, kuasa, daftar produk dan kode HS. |
| Pernyataan pelaku usaha | Hanya untuk usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan khusus. | Kelayakan harus dinilai terpisah. Ini bukan jalur standar bagi produsen asing atau rantai impor kompleks. |
RSHLN bukan pengakuan otomatis. Lingkup pengakuan lembaga terkini, cakupan produk/pabrik pada sertifikat, dan dossier registrasi Indonesia harus mendukung produk. Bila produk impor belum jelas dalam klasifikasi, mungkin diperlukan penetapan kategori tambahan dan bukti teknis.
Siapkan bukti inti sebelum mengajukan
Permohonan ditangani melalui SIHALAL, sesuai jalur dan pengaturan pemohon. Dossier bergantung pada produk/jalur, tetapi biasanya bukti disusun dalam empat kelompok:
Perusahaan dan pemohon: rincian pabrik; importir atau perwakilan resmi Indonesia; NIB bila berlaku; surat permohonan, kuasa, dan dokumen Penyelia Halal.
Produk dan bahan: daftar SKU, klasifikasi, kode HS; formula atau daftar bahan; asal bahan dan pemasok; sertifikat halal, spesifikasi, deklarasi dan bukti teknis lain.
Kendali produksi dan fasilitas: alur proses, lini dan peralatan bersama, pembersihan dan pembebasan lini, penyimpanan, transportasi, pemisahan serta ketertelusuran.
Dokumentasi SJPH: komitmen dan tanggung jawab, kendali bahan dan Proses Produk Halal, kemampuan produk dan ketertelusuran, catatan pemantauan, evaluasi dan pelatihan.
Dossier RSHLN juga memerlukan sertifikat luar negeri, bukti pengakuan lembaga dan lingkup untuk produk terkait, informasi produk/pabrik tercakup, kuasa pemohon, serta informasi impor. Dokumen RSHLN selain berbahasa Inggris wajib disertai terjemahan Inggris oleh penerjemah tersumpah. Kebutuhan terjemahan atau legalisasi jalur lain dipastikan per kasus.
Cara kerja proses sertifikasi halal Indonesia
Urutan reguler dan RSHLN berbeda. Proyek biasanya mengikuti tahap berikut:
Pastikan cakupan dan tahap penerapan. Tinjau kategori, fungsi, tujuan, kode HS, bahan, pabrik dan asal.
Pilih jalur. Tentukan kesesuaian BPJPH reguler, RSHLN atau jalur lain yang memenuhi syarat.
Petakan produk, bahan dan pemasok. Selaraskan SKU, formula, pabrik, bukti pemasok dan sertifikat; temukan kekurangan sebelum pengajuan.
Siapkan informasi pemohon dan sistem jaminan. Atur pemohon Indonesia, tanggung jawab Penyelia Halal, dokumen SJPH dan akun SIHALAL.
Susun dan ajukan permohonan. Siapkan dokumen administrasi, produk, bahan, produksi dan sistem sesuai jalur.
Selesaikan peninjauan dan pemeriksaan. Jalur reguler dapat mencakup peninjauan BPJPH, penunjukan dan pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), tanggapan temuan dan penetapan halal yang berlaku. RSHLN mengikuti verifikasi dokumen dan registrasi tersendiri.
Terapkan dan pertahankan lingkup disetujui. Selaraskan sertifikat, label dan catatan; tinjau perubahan produk, formula, pemasok, pabrik, proses dan importir.
Berapa lama sertifikasi halal Indonesia?
Tidak ada satu durasi menyeluruh yang andal bagi setiap proyek. PP No. 42 Tahun 2024 menetapkan waktu layanan untuk tahap administrasi dan pemeriksaan tertentu, bukan seluruh persiapan setiap produk atau pemohon.
Durasi bergantung pada jalur, jumlah SKU/pabrik, kesiapan formula dan dokumen pemasok, kematangan SJPH, jadwal LPH, terjemahan/legalisasi, permintaan tambahan dan perbaikan. Estimasi umum “28–43 hari kerja” belum lengkap tanpa definisi titik awal, jalur, kesiapan dossier dan kemungkinan perpanjangan.
Lima kesalahan yang perlu dihindari
Satu tenggat untuk semua produk: tahap bergantung pada klasifikasi, skala usaha, asal dan kebijakan terkini.
Menganggap sertifikat asing otomatis diterima: periksa pengakuan BPJPH, lingkup, produk, pabrik dan masa berlaku.
Memulai SIHALAL sebelum pemetaan rantai: bukti pemasok yang kurang atau asal bahan tidak jelas dapat menunda peninjauan dan pemeriksaan.
Menganggap sertifikasi hanya dokumen produk jadi: peninjauan dapat mencakup bahan baku, pemasok, fasilitas, alat bersama, kebersihan, penyimpanan, transportasi, ketertelusuran dan SJPH.
Mengabaikan perubahan setelah sertifikasi: SKU baru, formula, penggantian pemasok, perpindahan pabrik, kedaluwarsa sertifikat asing dan perubahan importir dapat memengaruhi lingkup atau registrasi.
Bagaimana REACH24H Dapat Membantu
REACH24H mendukung produsen asing, pemilik merek, eksportir dan importir Indonesia dalam evaluasi serta koordinasi proyek halal. Menurut lingkup kesepakatan, dukungan dapat meliputi:
Kajian cakupan wajib, klasifikasi produk dan jalur;
Tinjauan formula, bahan baku, dokumen pemasok dan lingkup sertifikat;
Dokumentasi dan implementasi SJPH;
Koordinasi SIHALAL dengan pemohon atau perwakilan resmi Indonesia;
Kesiapan audit LPH, tanggapan dan pengelolaan perubahan setelah sertifikasi.
REACH24H menyediakan konsultasi, dokumentasi dan koordinasi. Klasifikasi, pemeriksaan dan penetapan halal serta penerbitan sertifikat tetap menjadi kewenangan otoritas dan badan yang ditunjuk.
Perlu kajian jalur halal khusus produk di Indonesia?
Tinjau tahap, jalur, dokumen, persiapan SJPH dan dukungan bagi produk yang memasuki Indonesia.
Bacaan yang Disarankan
Referensi Resmi
Ditulis oleh
REACH24H Cosmetic Compliance Team
REACH24H
Didirikan pada 2009, tim kepatuhan kosmetik REACH24H memiliki lebih dari 40 pakar teknis profesional. Tim ini mencakup sejumlah ahli toksikologi bersertifikasi internasional, penilai keselamatan kosmetik berkualifikasi Uni Eropa, spesialis penilaian risiko, formulator kosmetik, analis regulasi, serta tenaga ahli internasional yang menguasai berbagai bahasa. Kami memberikan layanan teknis profesional dan efisien serta solusi khusus, membantu perusahaan kosmetik di seluruh dunia mengakses pasar sasaran dengan lancar.