Jepang memperbarui persyaratan pelaporan bahaya CSCL untuk zat kimia baru

Ringkasan berita

Pada 30 Oktober 2025, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI), Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan (MHLW), serta Kementerian Lingkungan Hidup (MOE) Jepang bersama-sama menerbitkan pemberitahuan terbaru tentang kewajiban pelaporan bahaya berdasarkan ayat 1 dan 2 Pasal 41 dari Undang-Undang Pengendalian Zat Kimia (CSCL). 

Pemberitahuan ini bertujuan lebih memperkuat pengelolaan risiko zat kimia baru.

Apa saja persyaratan baru pelaporan bahaya CSCL?

Rincian pemberitahuan

Berdasarkan Pasal 41 CSCL, produsen atau importir wajib menyampaikan laporan kepada Menteri METI, MHLW, dan MOE dalam 60 hari setelah memperoleh informasi yang menunjukkan bahwa zat kimia yang mereka tangani memiliki sifat persisten, bioakumulatif, atau beracun bagi manusia, hewan, atau tumbuhan.

Sementara ayat 1 Pasal 41 berkaitan dengan zat yang sudah ada, pemberitahuan ini menekankan kewajiban pelaporan bahaya berdasarkan ayat 2 Pasal 41 untuk kategori zat kimia baru berikut:

• Pengecualian volume kecil (SVE)

• Polimer dengan tingkat kekhawatiran rendah (PLC)

• Pengecualian volume rendah (LVE)

• Zat kimia baru yang sedang ditinjau (notifikasi standar)

Karena melalui proses persetujuan dan peninjauan sebelum dipasarkan, zat kimia baru tidak tunduk pada ketentuan ayat 1 Pasal 41. Namun, syarat persetujuannya menetapkan bahwa zat tersebut tidak boleh membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan ekologis. Jika perusahaan menemukan informasi yang menunjukkan sifat berbahaya, hal ini mengindikasikan bahwa persyaratan untuk memproduksi atau mengimpornya mungkin tidak lagi terpenuhi.

Pemberitahuan ini secara tegas mewajibkan perusahaan melaporkan setiap informasi bahaya yang baru ditemukan untuk zat kimia baru yang telah disetujui atau sedang ditinjau.

Pembagian tanggung jawab

Pemberitahuan ini juga memperjelas pembagian tanggung jawab dalam manufaktur atau impor berdasarkan kontrak:

• Baik pihak pemberi kontrak (misalnya produsen luar negeri) maupun pihak penerima kontrak (misalnya importir Jepang) berbagi tanggung jawab bersama atas pelaporan informasi bahaya.

• Perusahaan manufaktur/impor penerima kontrak harus menjaga komunikasi yang efektif dengan pihak pemberi kontrak agar informasi dibagikan tepat waktu. Pihak penerima kontrak bertanggung jawab memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah Jepang.

Untuk informasi bahaya yang seharusnya sudah dilaporkan tetapi belum disampaikan hingga 26 Desember 2025 (berdasarkan tanggal penerimaan), perusahaan manufaktur atau impor penerima kontrak yang terkait dapat menyampaikan laporan tambahan kepada ketiga kementerian paling lambat pada tanggal tersebut, termasuk hari itu.

Ketidakpatuhan, termasuk kegagalan melapor atau penyampaian informasi palsu, dapat dikenai denda hingga 200,000 yen.

Mengapa pelaporan bahaya sangat penting?

Sistem pelaporan bahaya berperan penting dalam kerangka penilaian risiko dan pengaturan zat kimia pemerintah Jepang. Pelaporan proaktif memungkinkan otoritas untuk:

• Mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan zat kimia.

• Menentukan apakah suatu zat memerlukan penilaian prioritas atau langkah pengaturan tambahan.

Poin utama bagi perusahaan

REACH24H menyarankan perusahaan memantau dengan cermat pembaruan di situs web resmi METI dan otoritas terkait lainnya. Memahami serta mematuhi persyaratan CSCL terbaru sangat penting untuk menghindari sanksi dan memastikan kelancaran operasional bisnis. Kami akan terus memantau informasi terkait dan membagikan pembaruan tepat waktu. 

Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kami di customer@reach24h.com.