Majelis Nasional Vietnam menyetujui Undang-Undang Bahan Kimia

Undang-Undang Bahan Kimia yang diamendemen disetujui 442 anggota, menunjukkan tekad memperbarui pemikiran legislasi, mendorong pembangunan hijau dan transformasi digital menyeluruh industri kimia.

Pada 14 Juni 2025, Majelis Nasional Vietnam menyetujui amendemen Undang-Undang Bahan Kimia dengan konsensus sangat tinggi. Dari 445 anggota yang memilih, 442 (92.47%) mendukung dan tidak ada yang menolak. Versi final terdiri dari 7 bab dan 48 pasal, menghapus 4 pasal dari rancangan yang diajukan pada 28 Mei 2025 dalam Sidang ke-9. Perubahan utamanya:

• Menetapkan tanggung jawab kementerian, lembaga, dan komite rakyat provinsi untuk desentralisasi;

• Menghapus insentif investasi kimia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Investasi dan Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

• Memperkuat transformasi digital dengan aturan jelas tentang basis data kimia khusus dan pendaftaran bahan kimia baru;

• Menghapus kewajiban organisasi dan individu melapor kepada otoritas, hanya mewajibkan pembaruan basis data sesuai Resolusi 57-NQ/TW untuk mengurangi prosedur administrasi;

• Menambah langkah inspeksi impor bahan kimia dan jasa penyimpanan yang memerlukan pengendalian khusus;

• Mewajibkan pengguna bahan kimia dengan pengendalian khusus mendaftarkan tujuan dan kebutuhan penggunaannya dalam basis data;

• Membatasi kebijakan tanggap insiden pada sektor sipil;

• Memperkenalkan ketertelusuran bahan kimia melalui faktur elektronik dan pengendalian pelacakan produk;

• Menetapkan penerapan prinsip kimia hijau.

Menurut Surat Kabar Industri dan Perdagangan, undang-undang baru akan menghilangkan «hambatan» perkembangan industri kimia, menciptakan ruang kondusif bagi pertumbuhan industri dan kontribusi positif pada pertumbuhan sosial ekonomi. Rancangan diusulkan berlaku mulai 1 Januari 2026. Untuk ketentuan sertifikat kelayakan jasa penyimpanan bahan kimia, otoritas menunda berlakunya hingga 1 Juli 2026 guna memastikan kesiapan yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Tautan referensi

[1] Majelis Nasional menyetujui amendemen Undang-Undang Bahan Kimia dengan dukungan 92.47%